Belum Ada Mekanisme dan Strategi Baku Atasi Karhutla

18-01-2017 / KOMISI IV

Beberapa temuan yang didapat oleh Dewan di Komisi IV DPR RI ketika kunjungan kerja pada masa reses, dibahas dan disampaikan kepada Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada saat raker Komisi IV DPR dengan Kementerian LHK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/01/2017).

 

“Terkait masalah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, saya belum menemukan suatu sistem dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebuah cara atau strategi yang memang dipersiapkan untuk memadamkan kebakaran,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

 

Ia mengatakan, tahun ini tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan karena sedang musim basah akibat curah hujan yang cukup tinggi. Kalau situasinya seperti tahun 2015 yang lalu, maka kebakaran akan terjadi dimana-mana, karena secara infrastruktur tidak ada yang siap untuk bisa menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

 

Masalah lain yang disampaikan politisi Demokrat itu adalah masih ditemukannya plastik berbayar, padahal sepengetahuan anggota Dewan,  hal itu sudah dihentikan. Oleh karenanya Komisi IV DPR meminta penjelasan mengenai hal itu. Apakah kebijakan itu masih dijalankan dan diserahkan kepada masing-masing pihak

 

" Yang jelas hal ini tidak fair, dimana rakyat harus membayar tetapi tidak tahu kemana hasil pembayaran tersebut disalurkan. Rakyat harus menanggung terhadap lingkungan yang semestinya masalah itu ditanggung oleh pajak yang memang sudah dipotong dari apa yang mereka dapatkan. Tidak fair apabila semua persoalan diserahkan kepada rakyat,” tandasnya.

 

Herman mengatakan, yang juga menjadi sorotan anggota Komisi IV DPR adalah bahwa setiap masa kunker Komisi ke daerah, Eselon I Kementerian LHK mangkir pada rangkaian acara kunker. Meski telah berulang kali diingatkan, namun hal tersebut tetap terus berulang.

 

“Mungkin hal ini dianggap sepele, padahal ini adalah situasi yang semestinya Eselon I Kementerian LHK turut hadir dilokasi berlangsungnya acara, meskipun agenda acaranya tidak ada kaitannya langsung dengan KLHK,” ujarnya.

 

Politiisi Demokrat ini meyatakan, dirinya dan partainya mendukung penuh terhadap berbagai rencana dan kegiatan, selama hal itu rasional dan sesuai dengan kepentingan rakyat. (dep,mp), foto : jay/hr.

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...